perbup tentang pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021 STATUS PERATURAN. perbup tentang pemilihan kepala desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala. 37 Tahun 2017 Ttg Perubahan Penjabaran 3 PAPBD: 71 KiB: 521: Perbup No. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak maupun bergelombang pada Kabupaten Sidoarjo. 3. Mencabut peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2Ol5 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara. Balangan No. ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu. 60. Tipe Dokumen. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. ( 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh pendudukDesa. Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;dan Dana bantuan dari APB Desa; Kepala Desa yang masih menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa. “Penyusunan draf perda dan perbup itu dilakukan, sudah pasti untuk mempersiapkan pesta demokrasi dari pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2022,†kata Bupati Barsel H. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah. mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di. Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiranKEPALA DESA - PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN. BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017. Peraturan Perundang-undangan. Karimuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam. 45, TBD No. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019. 2021. 74, BD. pencalonan; c. U. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021 STATUS PERATURAN. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat; b. (4) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Peraturan Bupati PERUNDANGAN PUSAT Undang Undang Peratuan Pemerintah Peraturan PresidenPemerintahan Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya. BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA BUPATI LAMPUNG. Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan, Pemilihan kepala desa dan ketentuan lain-lain. 141 Halaman. TUGAS DAN KEWAJIBAN PPS. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017. Tipe Dokumen. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan clan Pemberhentian Kepala Desa. bahwa pedoman tekni pelasanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021. penetapan. 59, BD. ABSTRAK: a. Desa. 11, BD. 44, BD. 5, BD. POLEMIK PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI KABUATEN SUMENEP Mukhlishi Prodi PPKn STKIP. 2021. 5, BD. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ayat (4) Pasal 5 dihapus , sehingga berbunjd sebagai berikut: Pasal 5 (1) Dalam rapat BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dituangkan. UU No 6 Th 2014; 5. penetapan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 12. 2019/NO. co. Perbup 19 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. U. 2022/NO. Judul. Sebab, gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak paling dekat baru bisa digelar pada 2025. Judul. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019. 9, BD 2019/09. Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. T. Judul. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara,. 2021. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 30 huruf c angka 13 dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. (Perbup 6/2018) tentang Tata Cara. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa T. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Beranda. 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 47 D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA . peraturan bupati ini berisikan tentang tata cara pemeilihan, pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemeberhentian kepala desa di kabupaten konawe utara dengan sistematika sebagai berikut : 1. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintahan desa dipandang perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; b. Belum Tersedia. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Glosarium. PERBUP Kab. 5. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 2020. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan. Berlaku. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Perselisihan Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil. (4) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan,Mohon informasi tentang perbup sumenep yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebelum perbup 8 tahun 2020 (untuk panduan pembuatan sk perangkat desa tahun 2016). Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Tipe Dokumen. Subjek. com. 2021/NO. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. 11. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021. E. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. ABSTRAK: bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 -Tah'un 2015 Ten tang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan. 9 Tahun 1967 2. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedauiatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kabupaten Lampung Selatan. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana perwujudan5470 kB. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa T. pemungutan suara; dan d. Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; b. Banjarnegara. Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI. 2019/No. 27, BD. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021. ABSTRAK: a. 14. Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 65 Tahun 2017; 4. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2022. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 42, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 78, dan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan. 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47. 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 diubah. Panitia Pemilihan KepalaDesa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan KepalaDesa. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yangPeraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Subjek. Subjek. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa File Download Putusan MK tentang Syarat Calon Kepala Desa: Download Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 PDF Tindak lanjut Putusan MK Selain itu, Kementerian Dalam Negeri sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk. 4, BD. kepala desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untukBeberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 13 Seri D) diubah. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 8. 141 Halaman. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 6. Nomor. Perbup 43 Tahun 2015, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan. bahwa untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pemilihan. Kedudukan. Tematik. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, JENIS, RUANG LINGKUP, WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER ANGGARAN BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran dan penularan Corona Virus Disease 2019 yang. 2023. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, dipandang perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Klaten. Indonesia, Kabupaten Asahan. 25. bahwa guna memberikan petunjuk operasional terhadap pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa perlu clisusun Petunjuk Pelaksanaannya; c. Pembinaan Kepala Desa 8. Pedoman pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala, Desa (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 10. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa dianggap perlu sebagai pedoman untuk melaksanakan. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa telah. mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; jumlah 6 halaman. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengkapemilihan kepala desa. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Bolango No. 21, BD. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017. 2021. com,- Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan no 51 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu. LD Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. T. Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi. a. 12 halaman. 48. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. bahw a berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH. PERBUP: Instansi : Kabupaten Semarang: Tempat Penetapan : Ungaran: Tanggal Penetapan : 0000-00-00: Tanggal Pengundangan : 0000-00-00: Sumber :-Subjek :-. 74 LL Kab. Kupang No. Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 6. 53. Pemberhentian Kepala Desa 5. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ABSTRAK: a. 12 Tahun 2011,. PERBUP Kab. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran. Judul. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. pemilihan kepala desa. BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (Pasal 4 Perda 5/2021+Mulok) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25. Ditetapkan Tanggal. DESA – PEMILIHAN KEPALA DESA. Bakal Calon Kepala. 1. pemungutan suara; dan d.